lkip adalah. JAKARTA – Selama enam tahun, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. lkip adalah

17. A 2021 adalah sebesar 168,33 %, namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (T. 5. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut : Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. 48 % dan sisa targetnya adalah 66. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja. Adapun nilai kinerja organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 113,35% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 54 indikator kinerja kegiatan. LKIP 2020 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Pendahuluan 4 Curah hujan antara 2. 13. Visi. Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat; 3. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab. Lapangsari No. Tahapan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) posted by rahmatullah on Pemerintahan. 25 Tahun 2007. Penggunaan animasi 2D diharapkan mampu menghadirkan style aliran musik grunge yang didukung oleh band dindie Beyond Any recognition. Adapun tujuannya adalah upaya yang dilakukan untuk Pencapaian Kinerja, Efisiensi Pemanfaatan Anggaran serta sebagai evaluasi perbaikan Perencanaan Kinerja di. 3. 970 (93. LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan. LAKIP/LAKIN. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yakni : 1. LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu. Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi . 51%), dan belanja modal Rp513. disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. LKIP Unit Kerja Polda di. Dalam indikator prosentase PNS yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan capaian kinerja pada periode tahun 2017 terlelaisasi sebesar 108. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara. Laporan Kinerja (LAKIN) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik. Perjanjian Kinerja sampai eselon IV; 3. Kinerja RSJD Dr. Menyampaikan LKIP Kantor Wilayah ke Sekretariat Jenderal. Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2021, dengan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPPKAD memiliki fungsi sebagai berikut : a. 2021. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Maksud Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja. SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). – PELAPORAN KINERJA. LAPKIN PUSLITBANGWAS 2018. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media. 1 KEDUDUKAN . 1. User SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang digunakan pemerintah sebagai acuan pembangunan serta anggaran tahunan. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditandatangani pimpinan instansi dan. UU No 17 Tahun 2003, No 1 Tahun 2004 dan No 15 Tahun 2004 2. Adapun tujuan penyusunan LKjIP untuk menggambarkanLKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. id Penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Kementrian pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi republik indonesia telah mengeluarkan peraturan mentri. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang berupa. Beberapa peraturan yang melandasi tugas dan fungsi DISPUSIP, antara lain. disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu intsansi dalam mencapai tujuan atau sasaran stratejik instansi. SAKIP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja mereka secara sistematis dan berkelanjutan. LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupainformasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsiselama 1 (satu). Sedangkan SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Rumah Sakit Umum DaerahLKIP appelitbangda Tahun 2022 ini menyajikan sasaran strategis, indicator kinerja. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan. Rabu (22/01/2020). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Sosialisasi sekaligus koordinasi ini di buka oleh Wakil. Dinas Perhubungan sebagai salah satuINSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN KERTASARI 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KERTASARI Jl. 1/2012 Garis Besar Prosedur. LAPKIN PUSLITBANGWAS 2018. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnyaLaporan Kinerja Tahun 2022. (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. 109 Fax: (022)85963820 Email: kec_kertasari@bandungkab. 25. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Fungsi, tujuan dan manfaat LAKIP. Memberikan pemahaman tentang deskripsi komponen LAKIP dan teknik penyusunannya; 3. Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN. Anggaran RENCANA KERJA BPKAD 2022 . Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. PKTJ berlokasi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP adalah untuk mewujudkan kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ Ž ‘ ’ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ[B. Laporan Kinerja (LAKIN) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. 000,00 dengan realisasi sebesar Rp3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh masalah pendidikan di Indonesia; dan UU No. Salah satu cara untuk menghimpun gagasan-gagasan itu adalah melalui metode debat yang melibatkan mahasiswa dari seluruh. Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana. Showing 1-15 of 15 items. disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. RSUD Undata Tahun 2017-2021 adalah “Menjadi Rumah Sakit terdepan dan terbaik dalam bidang pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang. Rabu (22/01/2020). Didasarkan dari Inpres No. Revisi fleksibilitas adalah Penyesuain anggaran belanja tiap unit kerja yang berdasarkan pada pagu yang telah diberikan. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu: 1. 10 b. LKIP 2022 . Pd. LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja ANRI dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas. LKIP BappedaKotaBogorTahun 2018ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Cikal bakal lahirnya SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No. 1. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh. LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: a) UU No. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. LKJ Direktorat Tahun 2017. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHFLKIP Dinas PMD 2020/Kabupaten Bandung LKIP 2020 3 a. Secara substantif rencana strategis Polres Konawe Selatan memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Dalam pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat. Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2017 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pacet Tahun 2019 8 Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Pacet sebagai berikut : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung CAMAT 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP 2016) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 iii. Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan. Kepala Dinas B. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Nama Kementerian/Lembaga (Satker) 2020. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian X 100% Rencana Realisasi % PRTC. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. RM. disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. b. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh. Berikut disajikan realisasi anggaran tahun 2016 No Sasaran Indikator Kinerja 2016Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. 000 kelahiran hidup a) Kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu (hamil, bersalin, nifas) dan bayi baru lahir belum maksimal. LKIP. 28. Dalam Peremenpan Nomor 53 Tahun 21014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa tatacara reviu adalah sebagai berikut: Laporan kinerja harus direviu oteh auditor Aparat Pengawasan Intern. Tujuan penyusunan LKIP BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai saranabagi BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerjakepada Kepala Daerah dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. al dalam Harahap (2013) Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban- kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola. Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 000 Tahunan (LAPTAH). 000 mm per tahun. Tahun 2021 adalah tahun Kedua untuk pelaksanaan Renstra Polres Konawe Selatan tahun 2020-2024. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Petunjuk Penyusunan LAKIP Wahyu Hidayat, Ak Kementerian PAN & RB diadopsi oleh: Tim Penyusun LAKIP Biro Perencanaan dan KLN Badan Pertanahan Nasional RI 11 Desember 2013 fDasar hukum a. (LKIP) TA 2019, Perjanjian Kinerja TA 2020, Laporan 161. 106 th 2018 tentang penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini berisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, Kementerian Perhubungan. Untuk mewujudkan Visi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yang berisikan informasi mengenai Target, Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahunan yang. Laparan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenanganLKIP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Bab I. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahprogram kesehatan masyarakat adalah sebesar 80. Penyusunan dan pelaporan LKIP juga bertujuan untuk. LKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP yang mengambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Sistem ini mencakup penentuan sasaran, indikator kinerja, target, dan program kerja yang harus dicapai oleh instansi pemerintah tersebut dalam periode waktu tertentu. Adapun Permasalahan yang dihadapi sehingga 5 indikator tidak tercapai adalah karena: 1) Angka Kematian Ibu per 100. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang. 28 Tahun 1998 tentang Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c) Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan. Pernerintah atau tim yang. Fungsi, tujuan dan manfaat LAKIP. 1. Tujuan disusunnya manual book ini adalah untuk memberikan penjelasan dan identifikasi atas Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sehingga. b. 2020 LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi. Sebenarnya berkaitan dengan kinerja sudah ada dasar hukumnya. Kedudukan Kecamatan adalah sebagai Lembaga Pelaksana Teknis KewilayahanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 9 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1. Kamis, 12 Januari 2023, 08:11 WIB. LKJ Direktorat Tahun 2016. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Pengertian LKIP 4 Mengapa Perlu Disusun LKIP 4 Dasar Hukum LKIP 4 Kendala Penyusunan LKIP 5 Tujuan 5 Penyeragaman Sistematika 6 Bagian Awal 7. Kabupaten Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017”. 2 Maksud dan Tujuan LKIP BPMPT Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasiSalah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergitas dan berkelanjutan, Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Rujukan 1. id: 4 Hlm. Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 berdasarkan pada Renstra 2018 – 2023 yang dijabarkan dari. LAPKIN PUSLITBANGWAS 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenanganTujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendapatan,PengelolaanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang Anggaran terdiri dari : 1. Adapun tujuan penyusunan LKIP Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia (LK3P UI) yang berdiri berdasarkan Keputusan Rektor UI. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah. tahun anggaran. 536 (99.